Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui peningkatan koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi. Pada Selasa (18/11/2025), Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan di Pontianak.
Rapat yang diprakarsai oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut diikuti oleh perwakilan BPKAD dari seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan menguatkan pemahaman terkait mekanisme penertiban, penertangan, pengamanan, dan optimalisasi aset daerah agar sesuai regulasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari penertiban aset yang masih bermasalah, penyelesaian aset yang berada di luar penguasaan pemerintah daerah, hingga langkah percepatan pendataan dan rekonsiliasi BMD yang diperlukan untuk audit tahunan.
C.Tri Suharyanto Kabid Aset BPKAD Sintang menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka dalam rapat ini merupakan bagian penting dari komitmen Kabupaten Sintang untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah secara menyeluruh.
“Pengelolaan aset adalah salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Melalui rapat ini, kami memperbarui pemahaman terkait regulasi terbaru sekaligus memastikan bahwa upaya penertiban barang milik daerah di Sintang berjalan sesuai arahan provinsi serta ketentuan pusat,” ujar C. Tri Suharyanto.
C. Tri Suharyanto menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah aset di Sintang yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti aset yang belum bersertifikat, aset yang tidak lagi dimanfaatkan namun belum dihapuskan, serta beberapa aset bangunan yang masih dalam proses klarifikasi status.
Rapat tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dan integrasinya dengan sistem keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Para peserta didorong untuk mempercepat pemutakhiran data sebelum masuknya masa audit BPK tahun berikutnya.
Selain paparan teknis, agenda ini menjadi ajang bertukar pengalaman antar daerah. Beberapa pemerintah kabupaten/kota mempresentasikan inovasi dan strategi percepatan penertiban aset, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lainnya, termasuk Sintang.
Menutup kegiatan, pemerintah provinsi kembali menegaskan bahwa pengelolaan aset bukan hanya tugas administratif, tetapi juga strategi penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dan mendorong pemanfaatan aset secara lebih produktif.
C. Tri Suharyanto Kabid Aset BPKAD Sintang memastikan bahwa hasil rapat ini akan segera ditindaklanjuti dengan memperkuat koordinasi internal, melakukan pemetaan ulang aset, dan mempercepat penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah agar tata kelola BMD di Kabupaten Sintang semakin efektif dan akuntabel.
