Anggota Komisi X DPR Dapil Kalbar II, Adrianus Asia Sidot menilai wacana pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi dua provinsi, dalam waktu dekat masih sulit terwujud.
Adrianus menerangkan karena sampai saat ini wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya belum masuk dalam program legislasi Nasional DPR RI.
Mantan Bupati Landak dua periode ini menilai keputusan pemerintah pusat memekarkan beberapa wilayah di provinsi Papua merupakan sikap pilih kasih, penilaian itu didasarkan ada beberapa wilayah dari dulu minta dimekarkan seperti Kalimantan Barat, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak dimekarkan, dengan alasan masih moratorium.
“Menurutnya jika betul masih karena ada moratorium, tapi di satu sisi mengapa pemerintah malah memekarkan wilayah tersebut, sudah jelas masyarakat di Papua menolak itu, sedangkan masyarakat Kalbar menginginkan pemekaran wilayah itu,” kata Adrianus.
Adrianus menerangkan saat ini sudah ada beberapa provinsi di Indonesia juga minta ikut dimekarkan kepada pemerintah pusat, di antaranya provinsi Riau dan Sulawesi.
Adrianus menilai pemerintah pusat mengambil keputusan tampaknya sangat memaksakan diri, dan memiliki kepentingan tertentu yang sangat besar dengan Papua, sehingga mengesampingkan harapan masyarakat dan tidak memperhatikan masyarakat Kalbar.
“Kepentingan itu bisa kita lihat, mengingat sumber daya alam di Papua belum terkelola, tidak seperti Kalimantan Barat. Sekarang sumber alam kita sudah habis mulai dari kayu,tambang batu bara,gas bumi sudah habis dieksploitasi dan disini lah kita bisa harus tahu pemerintah tidak peduli terhadap Kalimantan Barat,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta siapapun pemimpin daerah ataupun anggota partai menjadikan pemekaran provinsi Kapuas Raya menjadi senjata dalam kampanye politik. Sebab menurutnya selama ini yang ada hanya janji janji politik dan kampanye yang tidak pernah terwujud, dari periode ke periode, dari calon ke calon, semuanya berbicara tentang pembangunan atau pembentukan Kapuas Raya.
“Sudah 20 tahun janji itu saya dengar berjalan, tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada realisasinya, bahkan sebagai dari masyarakat kita di Kalbar sudah pesimis, kecewa dan apatis dengan wacana pembetukan Kapuas Raya ini,” kata Adrianus.
Menangapi pernyataan ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung di Kabupaten Sintang, mengajukan pembentukan Kapuas Raya di sidang DPR RI, itu akan sangat kecil kemungkinan, sebab program nasional legislasi tidak serta merta tiba-tiba bisa, melainkan harus melalui proses yang cukup panjang.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerataan pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanahan, distribusi di Kalimantan Barat. Apalagi ia melihat sekarang ini masih banyak anak- anak Kalbar sulit mendapatkan pendidikan di universitas terbaik, padahal jika dilihat dari sumbangan potensi alam Kalbar sejak tahun 1996, sumbangsih Kalbar untuk pemerintah tidak sedikit,” ungkapnya.
Menurut dia yang lebih realistis saat ini, pemerintah harus melakukan pemekaran tingkat kabupaten saja dibandingkan pemekaran wilayah provinsi.
“Kita ketahui Kabupaten Sanggau telah mengusulkan pemekaran Kabupaten Sekayam dengan Tayan, Kabupaten Kapuas hulu juga sudah mengusulkan pemekaran kabupaten, yakni Sentarum, kenapa tidak fokus disitu saja, dan diperjuangkan” kata Asia Sidot.
Lebih lanjut, ia menilai apabila dalam situasi saat ini, jika pemekaran wilayah benar dilaksanakan sebetulnya rugi, wilayah sebesar ini juga pemerintah pusat tidak punya kepentingan, apalagi jika dimekarkan.
Untuk itu, Adrianus menekankan kepada siapapun pemimpin daerah ataupun anggota partai yang menjadikan pemekaran provinsi Kapuas Raya sebagai bahan kampanye, tetapi setelah itu tidak pernah terwujud, melainkan rakyat yang kecewa sehingga membuat masyarakat semakin apatis, pesimis karena janji yang pernah disampaikan tidak pernah terwujud.(mrg)
sumber: https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/06042023/pemekaran-wilayah-provinsi-kapuas-raya-tidak-mudah-terwujud-dalam-waktu-dekat
