Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar mulai merencanakan program mudik gratis yang menjangkau seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Sintang pada perayaan Idul Fitri dan Natal tahun 2027 mendatang. Saran tersebut disampaikan Yohanes Rumpak pada Kamis, 19 Maret 2026, menanggapi keberhasilan program mudik gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Yohanes Rumpak menilai bahwa program mudik gratis bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat perantauan yang pulang dari luar daerah, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh warga Kabupaten Sintang sendiri yang bekerja di ibu kota kabupaten dan ingin pulang ke kampung halaman mereka di kecamatan-kecamatan terpencil. Menurutnya, jarak tempuh dan biaya transportasi dari Kota Sintang ke kecamatan seperti Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, atau Ketungau Hulu tidaklah murah, terutama pada musim mudik saat harga tiket kapal dan kendaraan darat melonjak drastis.
“Saya melihat program mudik gratis Pemprov Kalbar sangat sukses dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Sintang yang merantau di Pontianak. Sekitar 150 warga kita terbantu. Nah, sekarang saatnya Pemkab Sintang mencontoh hal serupa. Jangan hanya mudik dari luar daerah, tapi mudik dari ibu kota kabupaten ke 14 kecamatan juga harus difasilitasi,” ujar Yohanes Rumpak saat ditemui wartawan di DPRD Sintang, Kamis (19/3/2026).
Yohanes menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang memiliki 14 kecamatan dengan karakteristik geografis yang beragam. Beberapa kecamatan hanya dapat diakses melalui jalur sungai, sementara yang lain melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang belum sepenuhnya mulus. Pada saat Idul Fitri dan Natal, permintaan transportasi meningkat tajam, sementara ketersediaan armada terbatas. Akibatnya, tarif transportasi bisa naik hingga dua atau tiga kali lipat dari harga normal.
“Bayangkan seorang buruh harian yang bekerja di Sintang Kota, dia berasal dari Kecamatan Kayan Hilir. Untuk pulang kampung saat Lebaran, dia harus mengeluarkan biaya transportasi sungai yang bisa mencapai Rp200.000 hingga Rp300.000 sekali jalan. Itu belum termasuk ongkos selama perjalanan. Gaji hariannya mungkin hanya Rp80.000. Berapa hari dia harus bekerja hanya untuk membayar ongkos pulang kampung? Ini realitas yang harus kita jawab dengan kebijakan,” paparnya dengan nada serius.
Wakil Ketua DPRD Sintang itu mengusulkan agar program mudik gratis Pemkab Sintang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2027. Menurutnya, tahun 2026 masih dalam masa persiapan karena menyangkut perencanaan anggaran, pengadaan armada, hingga koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Ia menargetkan bahwa pada Idul Fitri 2027 dan Natal 2027, program tersebut sudah benar-benar berjalan.
“Jangan terburu-buru asal jalan. Saya minta Pemkab mulai menyusun kajian kelayakan dan kebutuhan anggaran sejak sekarang. Berapa jumlah pemudik potensial dari Sintang Kota ke setiap kecamatan? Berapa armada yang dibutuhkan? Rute mana yang prioritas? Semua harus dihitung dengan matang. Karena itu saya sebut tahun 2027 sebagai target realisasi, bukan 2026,” tegasnya.
Yohanes juga memberikan saran teknis mengenai mekanisme pelaksanaan. Ia mengusulkan agar pendaftaran mudik gratis dilakukan secara daring dan luring melalui kelurahan dan kecamatan. Prioritas diberikan kepada warga kurang mampu, buruh harian, dan mahasiswa. Selain itu, ia juga mengusulkan agar bus atau kapal yang digunakan dalam program mudik gratis tersebut tidak hanya mengantar pemudik ke ibu kota kecamatan, tetapi juga menjangkau desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kecamatan.
“Jangan hanya sampai kecamatan, lalu pemudik harus mengeluarkan biaya lagi untuk ke desa. Idealnya, transportasi gratis ini menjemput sampai ke desa atau setidaknya ke titik-titik strategis yang mudah dijangkau warga. Ini tantangan logistik, tapi bukan tidak mungkin dilakukan dengan koordinasi yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanes Rumpak mengingatkan bahwa program mudik gratis tidak hanya relevan untuk Idul Fitri, tetapi juga untuk perayaan Natal bagi masyarakat Sintang yang beragama Kristen dan Katolik. Menurutnya, banyak warga Sintang yang bekerja di ibu kota kabupaten dan berasal dari kecamatan-kecamatan seperti Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, dan Ambalau yang mayoritas penduduknya merayakan Natal. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga pada momen suci tersebut.
“Sintang adalah kabupaten yang multikultural. Idul Fitri dan Natal sama-sama penting. Saya minta Pemkab tidak hanya fokus pada satu momen saja. Rencanakan mudik gratis untuk dua hari raya besar ini secara proporsional. Sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemudik. Ini akan menjadi bukti bahwa Pemkab hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” tegas Yohanes.
Yohanes juga mencontohkan beberapa daerah di Indonesia yang sudah rutin menggelar mudik gratis tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lombok Timur, hingga Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, pengalaman daerah-daerah tersebut bisa dipelajari dan diadaptasi sesuai dengan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sintang.
“Kita tidak perlu menemukan roda dari nol. Banyak daerah yang sudah berhasil. Kita bisa belajar dari mereka. Yang penting adalah niat dan komitmen. Jika Pemkab serius, saya yakin program ini bisa terwujud,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, Yohanes Rumpak berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran untuk program mudik gratis ini dalam pembahasan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2027. Ia mengajak seluruh fraksi di DPRD untuk mendukung inisiatif ini karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Saya akan dorong masuknya program ini dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Anggarannya bisa berasal dari dana Belanja Tidak Terduga, dana bantuan sosial, atau bagian dari program keamanan dan ketertiban. Yang penting, ada komitmen kolektif. Ini bukan proyek menguntungkan secara ekonomi, tapi ini investasi sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Yohanes Rumpak berharap bahwa pada Idul Fitri dan Natal 2027 nanti, tidak ada lagi warga Sintang yang terpaksa tidak pulang kampung karena alasan biaya. Ia ingin setiap anak bisa bertemu orang tuanya, setiap suami bisa berpelukan dengan istrinya, dan setiap keluarga bisa merayakan hari raya bersama di kampung halaman.
“Saya bermimpi, pada tahun 2027, mudik gratis ke 14 kecamatan menjadi kenyataan. Bukan sekadar janji politik, tapi program nyata yang membahagiakan ribuan warga Sintang. Mari kita mulai persiapkan dari sekarang. Kepada Bupati Sintang dan jajaran, saya titip pesan: rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar kata-kata,” tutup Yohanes Rumpak dengan penuh harap.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perhubungan belum memberikan tanggapan resmi mengenai saran Yohanes Rumpak tersebut. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kajian awal mengenai program mudik gratis tingkat kabupaten telah masuk dalam rencana jangka menengah Dinas Perhubungan. Yohanes berharap kajian tersebut segera dipercepat sehingga target tahun 2027 bisa terwujud. Masyarakat pun diharapkan turut mengawal dan memberikan masukan agar program yang nantinya dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat luas.
